MAKASSAR.NATIONALNEWS.ID – DPRD Kota Makassar akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan Pengganti Antar Waktu (PAW) almarhum Ruslan Mahmud. Politisi Golkar Apiaty K Amin Syam dipastikan menjadi pengganti setelah memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilu 2019 dengan raihan 3.572 suara.
Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Suharmika, menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah mempersiapkan seluruh dokumen administratif untuk proses PAW agar dapat segera diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Berdasarkan mekanisme partai, pengganti almarhum adalah caleg dengan suara terbanyak kedua, yaitu Ibu Apiaty. Pleno direncanakan pekan ini,” ujar Andi Suharmika, yang juga Sekretaris DPD II Golkar Makassar, Rabu (14/05/2025).
Menurutnya, setelah pleno digelar, seluruh berkas akan diajukan ke DPD Golkar Provinsi untuk mendapatkan persetujuan, sebelum kemudian diserahkan ke KPU guna proses verifikasi dan penetapan resmi.
Sebelumnya, suasana duka menyelimuti Kantor DPRD Makassar saat jenazah Ruslan Mahmud, Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, dilepas dalam upacara penghormatan terakhir pada Minggu, 20 April 2025. Prosesi pelepasan dipimpin langsung oleh Wali Kota Makassar sekaligus Ketua DPD II Golkar, Munafri Arifuddin.
Dalam sambutannya, Munafri mengenang Ruslan sebagai politisi militan yang santun, penuh dedikasi, dan loyal terhadap partai maupun masyarakat.
“Pak Ruslan selalu mendampingi saya dalam berbagai kegiatan politik. Ia sosok yang setia, tidak pernah menyimpan dendam, dan menyelesaikan tugas dengan tuntas,” ungkap Munafri dengan nada haru.
Ketua DPRD Makassar, Supratman, juga menyampaikan duka mendalam atas kepergian Ruslan Mahmud, yang wafat pada usia 59 tahun. Ia mengenang almarhum sebagai pribadi bersahaja yang konsisten memperjuangkan aspirasi rakyat dan aktif dalam kegiatan sosial hingga menjelang kepergiannya.
“Beliau masih mengikuti kegiatan dewan hingga 15 April lalu. Sosok beliau sangat disiplin dan bertanggung jawab,” kata Supratman.
Kepergian Ruslan Mahmud meninggalkan kekosongan kursi legislatif yang kini tengah diproses penggantiannya oleh DPRD dan Partai Golkar.
