MAKASSAR.NATIONALNEWS.ID – Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Mulia mengimbau seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar untuk menunda pelaksanaan lelang kegiatan fisik tahun anggaran 2025.
Langkah ini dianggap penting untuk memastikan program-program pembangunan sejalan dengan visi dan misi Wali Kota terpilih yang akan memimpin Makassar pasca-Pilkada 2024.
“Jangan terburu-buru. Tunda dulu lelang kegiatan fisik 2025 sampai Wali Kota terpilih resmi di lantik. Ini sejalan dengan imbauan Presiden Prabowo,” ujar Ketua Fraksi Mulia DPRD Kota Makassar, Ray Suryadi Arsyad, dalam keterangannya, Jumat (17/1/2025).
Ray menambahkan, arahan tersebut sejalan dengan kebijakan nasional yang telah di tegaskan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melalui Surat Edaran (SE) Bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, tertanggal 11 Desember 2024.
Surat edaran ini menginstruksikan pemerintah daerah untuk menunda lelang proyek fisik yang belum mendesak hingga kepala daerah terpilih resmi menjabat.
“Tujuannya agar transisi pemerintahan dapat berjalan maksimal dan efektivitas program pembangunan lebih terjamin untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas,” lugas Legislator dari Partai Demokrat ini.
Senada dengan Ray, Anggota DPRD Makassar dari Partai Hanura, Muchlis Misbah, yang juga Bendahara Fraksi Mulia, turut mendukung langkah ini.
Ia menegaskan pentingnya menghormati proses transisi pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan yang terarah.
Arahan ini menjadi penting mengingat pelaksanaan proyek fisik yang tidak sejalan dengan visi kepala daerah baru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan atau inefisiensi anggaran.
Sebab, kata Muchlis Misbah, Pilkada 2024 telah menjadi momentum penting bagi warga Makassar dalam menentukan arah masa depan kota Makassar.
